|
Enam KPU Kabupaten Tanda Tangani MoU dengan IDI Kalbar IDI siapkan 22 Dokter Rabu, 3 Februari 2010.  Media Center KPU Kalbar, Bertempat di KPU Provinsi Kalbar dilakukan penandatanganan MoU antara enam KPU Kabupaten (Ketapang, Bengkayang, Sekadau, Sintang, Melawi,dan Kapuas Hulu), penyelenggara Pemilukada 2010 dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pengurus Wilayah Provinsi Kalbar. Acara penandatangan MoU tersebut, dipimpin langsung oleh A.R. Muzammil, Ketua KPU Provinsi Kalbar dan dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten penyelenggara Pemilukada 2010. Dari pihak IDI hadir dr. H.M. Subuh, MPPM, Ketua Pengurus Wilayah IDI Provinsi Kalbar, Direktur Rumah Sakit Soedarso, dan Direktur Rumah Sakit Khusus Provinsi.
Pelaksanaan penandatangan ini merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 pasal 58 huruf e, Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 9 dan pasal 14. “Diharapkan dengan adanya kesepakatan ini, maka standar pemeriksaan kesehatan yang sama untuk seluruh bakal calon kepala daerah/wakil kepala yang akan mengikuti pemilukada 2010 di enam Kabupaten di Kalbar” demikian kata Ar Muzammil. Dalam MoU tersebut antara lain disepakati bahwa IDI dalam hal ini menetapkan standar pemeriksaan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dean merekomendasikan penunjukan rumah sakit dan menyiapkan tim dokter dalam melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesehatan jasmani dan rohani para bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di enam Kabupaten, |
|
Read more...
|
|
|
Penjelasan KPU dalam RDP dengan Panitia Angket DPR
Rabu, 26 Agustus 2009 15:22 Jakarta,kpu.go.id-Rapat Dengar Pendapat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Panitia Angket DPR RI pada Rabu pagi (26/8) di Gedung MPR-DPR RI membahas mengenai beberapa permasalahan, yaitu :
a. Penjelasan terkait dengan Pemutakhiran Data Pemilih yang bersumber dari DP4 yang kemudian disusun menjadi Daftar Pemilh Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
b. Penjelasan terkait dengan penyusunan DPS dan DPSHP;
c. Penjelasan tentang penyusunan DPT sebelum Perpu Nomor 1 Tahun 2009;
d. Hal lain yang terkait dengan hilangnya hak pilih warga negara, karena tidak terdaftar di dalam DPT.
Rapat tertutup yang dipimpin oleh Gayus Lumbuun itu juga dihadiri jajaran anggota Panitia Angket, Ketua dan para Komisioner KPU serta perwakilan dari KPU Daerah. Seusai mengucapkan sumpah di depan Panitia Angket, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary memaparkan penjelasan terhadap pertanyaan Panitia mengenai pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam pemilu tahun 2009.
Penjelasan pertama adalah tentang Peraturan-Peraturan KPU yang mengatur ketentuan tata cara penyusunan daftar pemilih, yakni : |
|
Read more...
|
|
|
Media Center KPU Propinsi Kalbar |
 |
 |
 |
|
Rekapitulasi Hasil Pilpres 2009 Kalbar Berjalan Lancar
Parsitisipasi Pemilih 73, 54%
 Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Tingkat propinsi Kalimantan Barat yang berlangsung, 19 Juli 2009, di Hotel Santika Pontianak berjalan lancar. Pleno yang dipimpin Ketua KPU Kalimantan Barat, A.R. Muzammil dihadiri seluruh anggota KPU provinsi Kalimantan barat, Umi Rifdyawati, Sofiati, Muhammad Isa, dan Delfinus. Hadir juga Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota seluruh Kalimantan Barat, saksi pasangan calon, Panwaslu provinsi, Tim Kampanye dan undangan. Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi tersebut dimulai pukul 14.20 dan berakhir pada pukul 18.00. Empat belas KPU kabupaten/kota di seluruh Kalimantan Barat secara berurutan membacakan hasil rekapitulasi di wilayahnya nya masing-masing, dimulai dari Kabupaten Sambas dan diakhiri Kabupaten Kubu Raya. Dari hasil rekapitulasi pasangan Mega-prabowo mendapatkan 37% suara, Sby-Boediono 54% mendapatkan suara dan Pasangan JK-wiranto mendapatkan 9% suara (perincian dapat dilihat di direktori download) Ketua KPU Kalimantan Barat, A.R. Muzammil usai penandatanganan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, langsung menyerahkannya kepada saksi pasangan calon dan Panwaslu Provinsi. |
|
Read more...
|
|
|
