Pontianak, Tribun - Ketua Dewan Kehormatan KPU Pusat, Prof. Dr. Jimly Assiddiqie, S.H meminta anggota KPU kalbar independen dalam melaksanakan tugasnya.  Hal itu disampaikan Jimly dalam sosialisasi bertema penegakan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum di hotel  Merpati Pontianak , senin (4/10/10).  

Sosialisasi tersebut dihadiri aggota KPU dan seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Jimly mengungkapkan pencitraan merupakan tugas penting yang harus diemban oleh anggota KPU. “Di mana-mana KPU jarang dipuji, lebih banyak di caci maki apalagi salah untuk itu dilakukan langkah berani untuk memperbaiki citra agar kepercayaan terhadap KPU kembali lagi , “ ujar Jimly kepada tribun, senin (4/10).

Jimly meminta anggota KPU harus menjaga kehormatannya, agar KPU lebih dipercaya sebagai suatu hal yang mutlak. KPU pusat menurutnya tak segan-segan mengambil langkah tegas , mulai dari pemberhentian secara tidak terhormat.

Sudah banyak anggota yang kami berhentikan . Tahun ini sudah ada 7 (tujuh) orang . Paling banyak pelanggaran terkait keberpihakan dan ketidak hati-hatian. Sistem terkait kode etik ini akan kami gerakkan dan tegakkan. Siapa yang melanggar harus dihukum , mulai pemberhentian sementara (scorsing) hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Sudah ada sanksi tapi selama ini belum terlalu rinci, dan ini akan kami pertegas ke depannya , katanya.

Jimly mengungkapkan KPU bukanlah lembaga professional tapi lembaga teknis yang independen secara struktural , fungsional administrative dan intervensi atau kepentingan. “Tak hanya institusi yang harus independen tapi anggotanya juga. Independensi yang dimaksud adalah terkait dalam pembuatan keputusan. Indepedensi intervensi dari masyarakat. Selain itu hakikat KPU juga sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pendidikan politik , “tegasnya.

Ketua KPU Kalbar  A.R Muzammil, mengatakan sosialisasi kode etik anggota KPU digelar untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemilu yang ada ditingkat Kabupaten /Kota se-Kalbar.

“Bagaimana penegakan kode etik penyelenggara pemilu , bagaimana memperlakukan  diri sebagai penyelenggara , cara bersikap dan bertindak. kaitan dengan itu kami menghadirkan ketua dewan kehormatan KPU pusat , untuk memberikan penjelasan dan pemantapan namun, secara internal kami selalu bicara tentang kode etik ini,” kata dia. (dyn)

Sumber: Tribun Pontianak selasa 5 oktober 2010

Media Center KPU Kalbar, Proses evaluasi terhadap setiap penyelenggaraan Pemilukada sangat penting sebagai media untuk melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan Pemilukada sehingga dapat digunakan sebagai pelajaran untuk penyelenggaraan Pemilukada berikutnya dan Pemilu mendatang. Selain itu evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilukada juga merupakan bentuk perintah Undang-undang yang wajib untuk dilaksanakan. Untuk itu KPU Provinsi Kalimantan Barat mengelar rapat evaluasi Pemilukada yang berlangsung pada tanggal 26-28 september  Hotel Sentosa Singkawang.

Rapat evaluasi ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kalimantan Barat, A.R. Muzammil dan dihadiri seluruh anggota KPU provinsi Kalimantan barat, Umi Rifdyawati, Sofiati, Muhammad Isa, Delfinus, serta pejabat sekretariat . Dalam rapat evaluasi ini , dihadiri juga Ketua dan anggota serta pejabat sekretariat enam KPU Kabupaten Bengkayang, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan Ketapang yang telah selesai menyelenggarakan pemilukada 2010, selain itu juga di hadiri oleh  Ketua dan anggota KPU kabupaten sambas dan KPU kabupaten landak yang akan menyelenggarakan Pemilukada tahun 2011 yang akan datang .

Dalam kesempatan ini A.R. Muzammil menyampaikan kepada para peserta bahwa evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilukada secara umum bertujuan untuk mengungkap bagaimana proses penyelenggaraan Pemilukada,  apakah telah berjalan baik sesuai dengan tujuan dan aturan yang berlaku atau justru terdapat kekurangan yang menghambat pelaksanaan. Dengan demikian maka evaluasi akan dapat diketahui adanya keberhasilan dengan kondisi pendukungnya maupun kegagalan dengan akar persoalan yang menjadi penyebabnya. Dengan mengetahui duduk masalah, maka akan semakin mudah untuk menemukan formula yang tepat bagi perbaikan penyelenggaraan Pemilukada berikutnya.

Dalam kesempatan yang sama A.R Muzammil menyampaikan pengarahan kepada KPU Kabupaten Sambas dan KPU kabupaten Landak yang akan menyelenggarakan Pemilukada tahun 2011 agar mempersiapkan penyelenggaraan pemilukada secara cermat dan akurat agar penyelenggaraan Pemilukada di kedua Kabupaten tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

IDI siapkan 22 Dokter
Rabu, 3 Februari 2010.

Media Center KPU Kalbar, Bertempat di KPU Provinsi Kalbar dilakukan penandatanganan MoU antara enam KPU Kabupaten (Ketapang, Bengkayang, Sekadau, Sintang, Melawi,dan Kapuas Hulu), penyelenggara Pemilukada 2010 dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pengurus Wilayah Provinsi Kalbar. Acara penandatangan MoU tersebut, dipimpin langsung oleh A.R. Muzammil, Ketua KPU Provinsi Kalbar dan dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten penyelenggara Pemilukada 2010. Dari pihak IDI hadir dr. H.M. Subuh, MPPM, Ketua Pengurus Wilayah IDI Provinsi Kalbar, Direktur Rumah Sakit Soedarso, dan Direktur Rumah Sakit Khusus Provinsi.

Pelaksanaan penandatangan ini merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 pasal 58 huruf e, Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 9 dan pasal 14. “Diharapkan dengan adanya kesepakatan ini, maka standar pemeriksaan kesehatan yang sama untuk seluruh bakal calon kepala daerah/wakil kepala yang akan mengikuti pemilukada 2010 di enam Kabupaten di Kalbar” demikian kata Ar Muzammil.

Dalam MoU tersebut antara lain disepakati bahwa IDI dalam hal ini menetapkan standar pemeriksaan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dean merekomendasikan penunjukan rumah sakit dan menyiapkan tim dokter dalam melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesehatan jasmani dan rohani para bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di enam Kabupaten.

Dalam penandatanganan MoU ini ketua Pengurus Wilayah IDI Provinsi Kalbar, dr. H.M. Subuh, MPPM mengatakan bahwa yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan MoU ini adalah indepedensi dan objektivitas dari tim dokter dalam melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesehatan para bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lebih lanjut, dr. H.M. Subuh, MPPM mengatakan bahwa tim dokter yang disiapkan untuk melakukan pemeriksaan sebanyak 22 dokter.

Pemeriksaan kesehatan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 9-25 Februari 2010.

Hasil pemeriksaan tersebut akan diserahkan langsung ke masing-masing KPU di enam Kabupaten yang melaksanakan Pemilukada 2010.