Jawab Gugatan, KPU Ajukan Bukti-Bukti 

Jakarta, mediacenter.kpu.go.id- Setelah menghadirkan saksi ahli yakni Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan (Adminduk) Depdagri, Abdul Rasyid Saleh, hari ini (7/8), sidang gugatan pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi dilanjutkan dengan penyerahan bukti-bukti fisik baik oleh pemohon (tim Mega-Prabowo dan JK-Wiranto) maupun pihak termohon (KPU). Menanggapi gugatan yang dilayangkan pemohon I seputar ditemukannya DPT ganda/fiktif, KPU melalui tim hukumnya, Ida Budhiati menjawabnya dengan bukti fisik yang termuat dalam bukti T4, T8 dan T10. “Bukti tersebut seperti adanya pencoretan nama/NIK ganda yang ada dalam DPT di beberapa TPS” kata wanita yang juga Ketua KPU Jawa Tengah ini. Kuasa hukum tim JK-Wiranto, Chairuman Harahap sempat menanyakan mengapa dalam bukti pencoretan nama ganda di DPT tidak ada dalam berita acara, Ida lalu menjelaskan bahwa pencoretan tersebut memang tidak dilakukan penulisan berita acara namun diberi paraf. Sedangkan gugatan tentang tidak dilakukannya penetapan DPT secara nasional, KPU menyampaikan bukti berupa sampel penetapan DPT di 10 KPU Kabupaten/Kota yang terdapat dalam bukti T 10.1 hingga T 10.10. KPU juga menyertakan bukti terkait gugatan atas permintaan fotokopi KTP saat pencontrengan yang dinilai pemohon tidak sesuai dengan ketentuan. Pada persidangan kemarin, pemohon sempat menghadirkan saksi dari Jawa Timur yang mempersoalkan adanya permintaan fotokopi KTP dan paspor di hari pencontrengan. Padahal yang diwajibkan hanyalah memperlihatkan KTP asli saja. Dalam kesempatan itu, pemohon II juga memberikan bukti terkait penggelembungan suara. Tim KPU pun kembali menjawab dengan bukti-bukti berupa pemberian formulir DC, DB hingga DA. Saat pembicaraan mengenai tidak adanya penetapan DPT, pemohon dari tim Mega –Prabowo sempat mempertegas hal tersebut. “KPU baru mengundang semua pihak tanggal 6 Juli 2009. Itu pun hanya pengecekan bersama,” katanya. Menanggapi hal tersebut, Anggota KPU Sri Nuryanti menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan respons atas kedatangan dua pasangan calon yakni pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 yang mempertanyakan soal DPT dan mendatangi KPU pada 6 Juli pagi hari. “Sehingga sore harinya kami mengundang semua pasangan calon yang waktu itu dihadiri oleh tim kampanye untuk mengecek bersama-sama. KPU tetap melakukan penetapan DPT pada 31 Mei, dan tanggal 8 Juni merupakan revisi karena adanya masukan dari daerah” tuturnya. 
Besok (8/8), Hakim Ketua meminta masing-masing pihak untuk memberikan kesimpulan dan memberikannya kepada panitera selambatnya pukul 12.00 WIB. ***