kpu-kalbarprov.go.id – Pontianak (31/5/13). Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat,  Umi Rifdiyawati, SH melantik  Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota KPU Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya Periode 2008-2013, di lantai II Sekretariat KPU Provinsi Kalbar, Jalan Ahmad Yani Nomor 112 Pontianak.

Anggota Pengganti Antar Waktu KPU Kota Pontianak yang dilantik, yakni Drs. Djarwadi  menggantikan Viryan, SE, MM yang terpilih sebagai anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Sementara anggota Pengganti Antar Waktu KPU Kabupaten Kubu Raya, Widarno dilantik menggantikan Kasiono, S.Pd,I yang juga terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat periode 2013-2018.

Pontianak, KPU Provinsi Kalimantan Barat (KPU Kalbar) telah melaksanakan verifikasi administrasi yang dimulai dari tanggal tanggal 23 April s.d. 2 Mei 2013 untuk bakal calon anggota DPD RI serta 23 April s.d. 6 Mei 2013 untuk bakal calon anggota DPRD Provinsi.

Penyerahan hasi verifikasi administrasi untuk bakal calon anggota DPD telah dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2013, sedangkan hasil verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalbar telah sampaikan kepada pimpinan parpol melalui petugas penghubung (LO) pada tanggal 8 Mei 2013.

Hasil Verifikasi Administasi Bakal Calon DPD

Jumlah bakal calon anggota DPD RI dapil Kalimantan Barat sebanyak 35 orang yang terdiri atas 31 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.

*sumber : www.mahkamahkonstitusi.go.id

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kab. Kayong Utara Nomor Urut 1 Jalian-Hamdan Harun. Putusan dengan nomor 31/PHPU.D-XI/2013 ini dibacakan oleh Ketua MK Akil Mochtar dengan didampingi oleh tujuh hakim konstitusi pada Kamis (25/4) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Menyatakan, dalam Eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Terkait. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujarnya.

Mahkamah berpendapat berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon yang mengatakan adanya anggota PPK dan PPS se-Kabupaten Kayong Utara dalam penyelenggara Pemilukada Kayong Utara Tahun 2013, menurut Mahkamah berdasar ketentuan Pasal 53 huruf a sampai dengan huruf i UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menentukan secara tegas syarat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS tidak melarang keanggotaannya berasal dari PNS, pegawai honor pemerintah kabupaten dan perangkat desa.

*730 Bakal Calon DPRD Provinsi Kalbar
*35 Bakal Calon DPD Dapil Kalimantan Barat

Pontianak - Selasa(23/4), Pendaftaran bakal calon DPRD Provinsi dan Bakal Calon DPD Dapil Kalimantan Barat telah resmi ditutup pada pukul 16.00 WIB Senin(22/4).

Total 730 bakal calon yang tersebar di 8 (delapan) dapil yang didaftarkan oleh 12 (dua belas) partai politik untuk DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum 2014.

Rincian jumlah bakal calon per parpol tersebut antara lain: